BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Definisi Bisnis

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.

Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.[1] Dalam menjalankan bisnis, seseorang perlu menentukan bentuk kepemilikan bisnisnya.

2.      Faktor-Faktor Kepemilikan Bisnis

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk perusahaan atau bentuk kepemilikan bisnis yang akan didirikan, antara lain:

a.         Jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha.

b.         Kemungkinan penambahan modal yang diperlukan.

c.         Metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan.

d.        Rencana pembagian laba.

e.         Rencana penentuan tanggung jawab.

f.           Besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.[2]

g.         Bentuk kepemimpinan.

h.         Tanggung jawab terhadap utang-piutang perusahaan.[3]

3.      Bentuk-Bentuk Kepemilikan Bisnis

Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan usaha bisnis. Sebab, berhasil tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut.[4] Bentuk kepemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentukbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Yang dimaksud dengan bentuk badan hukum yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan tersendiri, pisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum ialah:

a.         Badan usaha perseorangan.

b.         Persekutuan firma.

c.         Persekutuan komanditer

Usaha yang berbentuk badan hukum:

a.         Perseroan terbatas (PT)

b.         Koperasi

c.         Yayasan

Bentuk kepemilikan bisnis antara lain:

a.         Perusahaan perseorangan

b.        Firma

c.         CV

d.        PT

e.         BUMN

f.         Koperasi

g.        Yayasan[5]

a.      Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki orang seorang saja. Orang tersebut menjalankan usahanya untuk mendapat keuntungan dari bisnisnya.[6]

Pemimpin dalam perusahaan ini  merupakan pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Contoh perusahaan perseorangan: usaha bengkel, pertokoan, bioskop, karaoke dan sebagainya.[7]

Kebaikan bisnis perseoranagn:

1)        Mudah untuk memulai.

2)        Adanya kebebasan dan fleksibilitas.

3)        Pemilik memiliki laba.

4)        Kerahasiaan usaha relative lebih terjamin.

5)        Mudah untuk membubarkan.

Kelemahannya sebagai berikut:

1)        Tanggung jawab pemilik tidak terbatas.

2)        Keterbatasan dalam kemampuan managerial.

3)        Keterbatasan sumber keuangan.

4)        Kurang stabil.

5)        Menyita banyak waktu.

6)      Kesulitan dalam menyewa dan mempertahankan pekerja yang baik.

b.      Firma

Bentuk bisnis firma merupakan sutu persekutuanuntuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing- masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi bersama.[8] Firma didirikan dengan akte notaries, yang didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam Berita Negara.

Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur bersama dan kemungkinan hanya ada yang memasukan keahlian kedalam firma. Untuk anggota yang hanya memasukan keahlian, bagian labanya sama dengan anggota yang menyetor modal paling kecil.[9]

Jika dilihat dari ketentuan pasal 16 KUHD, letak kekhususan firma adalah unsur formal dan unsur materil. Unsur formal dalam firma adalah:

1)        Menjalankan perusahaan yang memenuhi syarat, terang-terangan, terus-menerus, dan mencari untung.

2)        Memakai nama bersama.

Unsure materil adalah tanggung jawab tiap- tiap peserta secara pribadi untuk seluruhnya mengenai perserikatan- perserikatan persekutuan.

Kebaikan firma:

1)        Jumlah modal relatif lebih besar dibandingkan usaha perseorangan.

2)        Kemampuan organisasi dan manajemen lebih besar.

3)        Lebih mudah memperoleh kredit

4)        Pendiriannya relative mudah

Keburukan firma:

1)        Tanggung jawab pemilik tidak terbatas

2)        Kelangsungan  usaha relatif tidak menentu.

c.       Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschaap/CV) dalah suatu perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang- orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman tidakbersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut.[10]

Bentuk usaha ini mempunyai dua jenis anggota, yaitu:

1)   Anggota pengurus, yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya.

2)   Anggota komanditer, yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetornya.

Peserta komanditer tidak boleh mejalankan pekerjaan kepengurusan. Jika dia turut dalam kepengurusan, maka dia akan bertanggung jawab dengan seluruh hartanya. CV ini didirikan dengan akte notaries, dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.[11]

Kebaikan bentuk kepemilikan bisnis CV, antara lain:

1)      Modal yang terkumpul relative besar.

2)      Relative mudah memperoleh pinjaman modal.

3)      Kemampuan manajemen lebih besar.

4)      Pendiriannya relative mudah.

Sedangkan keburukannya adalah:

1)        Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas

2)        Kelangsungan hidup perusahaan relative tidak menentu

3)        Sulit untuk menarik kembali modal yang sudah ditanamkan dalam bisnis, terutama bagi sekutu pimpinan.

d.      Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang juga disebut Naamloze Vennooschap (NV) merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar mudal yang disetor.

Perseroan terbatas ini merupakan organisasi berwatak kapitalis yang bertujuan mencari keuntungan. Modalnya ditetapkan lebih dahulu dan dibagi-bagi dalam saham. Saham itu dijual kepada siapa saja yang berminat, tanpa memperhatikan sifat-sifat orang yang bersangkutan. Pada umumnya saham itu diperjualbelikan sehingga kepemilikan PT dengan mudah dipindahtangankan.

Saham yang dikeluarkan PT pada prinsipnya dapat digolongkan ka dalam dua jenis saham, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (prefered stock).

Cirri-ciri PT sebgai berikut:

1.      Didirikan dengan akta notaries dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.

2.      Merupakan persekutuan modal.

3.      Tak langsung mengerjakan kepentingan anggota dan anggotanya bersifat menunggu.

4.      Maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya.

5.      Hak suara dan rapat anggota seimbang dengan besar kecilnya saham yang dipegang anggota masing-masing.

6.      Besar kecilnya keuntungan tergantung kepada jumlah saham yang dimiliki anggota.

7.      Pada umumnya acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebaikan PT:

1)        Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham.

2)        Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin.

3)        Relative mudah memperoleh modal.

4)        Manajemen yang kuat dan lebih besar.

5)        Mudah untuk memindahkan hak milik perusahaan dengan menjual sahamnya kepada pihak lain.

Keburukan PT:

1)      Pendirian perusahan relative sulit.

2)      Biaya pendirian perusahan relative besar.

3)      Pendirian relative lama.

4)      Rahasia perusahaan relative kurang terjamin.

e.       Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan usaha milik Negara merupakan badan usaha yang dikenal dengan public enterprise yang berisikan dua elemen esensial, yakni unsure pemerintah (public) dan unsure bisnis (enterprise).

BUMN itu diciptakan dengan undang-undang, artinya pengadaannya diusulokan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR maka jadilah ia suatu produk politis (Chairuman Armia, 1989). Oleh sebab itu, keberadaannya atau eksistensinya tergantung kepada pemerintah..[12]

Karaktersitik BUMN

1)        Usahanya bersifat membantu pemerintah, dalam membangun fasilitas publik.

2)        Menghasilkan barang karena pertimbangan, keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai Negara.

3)        Melaksanakan kebijakan strategis pemerintah.

4)        Tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

5)        Usaha bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan swasta.

f.       Koperasi

Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam koperasi disebut pengurus yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota dari pada mencari untung yang sebesar-besarnya.

Dalam sejarah perkembangan koperasi di Negara kita ada UU yang mengatur gerakan koperasi. Undang-undang koperasi yang pertama ialah UU No 12/1967. Kemudian UU No. 12 ini diganti dengan yang baru yaitu, UU koperasi No. 25/1992.

Menurut UU No. 12/1967 koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut UU No.25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

 Bila mereka keluar, maka mereka akan mengambil simpanannya. Jenis-jenis simpanan yaitu:

1.      Simpanan pokok, yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota.

2.      Simpanan wajib, simpanan yang dibayar terus-menerus secara teratur.

3.      Simpanan sukarela atau simpanan masukan.

4.      Simpanan hari koperasi 12 juli dan simpanan-simpanan khusus lainnya.[13]

g.      Yayasan

            Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya terpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut peradiran dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum, yang bisa bertindak atas nama sendiri.

            Didalam yayasan jika terjadi kepailitan maka harta pemilik tidak turut menanggung resiko, misalnya bentuk usaha PT, koperasi yayasan. Hal tersebut tidak sama seperti organisasi yang tidak berbadan hukum, harta pemilik dan harta organisasi tidak terpisah secara jellas seperti pada usaha perseorangan.

            Pada umumnya yayasan bergerak dengan tujuan sosial seperti yayasan rumah sakit islam, yayasan yatim piatu dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha mengumpulkan atau barang-barang dari sumbangan-sumbangan, wakaf dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dana ini kadang-kadang yayasan mendirikan usaha-usaha tertentu dibawah koordinasi yayasan.[14]

4.      Cara Mendirikan Bentuk-Bentuk Kepemilikan Bisnis

a.    Perusahaan Perseorangan

Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah, karna tidak ada suatu aturan kusus, bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja barang kali perlu izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu, misalnya sertifikat tanah, Surat Izin Mendirikan bangunan (SIMBA), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Provinsi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten setempat.[15]

b.      Firma

Syarat Pendirian dan dilakukan pada Notaris

1)        Pembuatan akta pendirian firma. Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda ke notaris. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.

2)        Surat keterangan domisili perusahaan. Surat ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Biasanya Anda dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan.

3)        Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh kira-kira 2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, Anda sudah mendapatkannya di siang hari. Selain itu, tidak ada biaya administrasi yang perlu Anda bayar.

4)        Surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SP-PKP). Departemen Hukum dan HAM. Ini biasanya diurus oleh notaris Anda. Notaris biasanya menyerahkan salinan akte perusahaan, Surat Keterangan Domisili dan NPWP perusahaan Anda untuk mendapatkan SK perusahaan.

5)        Pendaftaran ke Pengadilan Negeri.

6)        Surat izin usaha perdagangan.

7)        Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

c.       Persekutuan Komanditer

CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT.

Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan:

1)             Calon nama yang akan digunakan CV

2)             Tepat kedudukan dari CV

3)             Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut

Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Namun, apabila menginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanya dilengkapi dengan surat-surat lain, seperti:

1)      Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2)      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

3)      Tanda Daftar  Perseroan (khusus CV).

4)      Keanggotaan pada KADIN Jakarta.[16]

d.      Perseroan Terbatas

Ketentuan untuk mendirikan PT:

1)        Pendirian PT-Perseroan Terbatas hanya bisa dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

2)        Jumlah pendiri PT-Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang

3)        Pendiri PT (Perseroan Terbatas) untuk pertama kali juga bertindak sebagai pemegang saham,

4)        Modal Dasar PT-Perseroan Terbatas minimal Rp. 20.000.000,- kecuali untuk bidang usaha tertentu dapat ditentukan berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5)      Jumlah Pengurus PT-Perseroan Terbatas (Direksi & Komisaris) minimal 2 (dua) orang, jika Direksi atau Komisaris lebih dari satu, maka salah satu diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

Prosedur untuk mendirikan PT:

Memilih nama yang akan digunakan. Mengingat nama PT tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah ada, maka sebaiknya nama perusahaan di cek terlebih dahulu melalui Sisminbakum (dilakukan oleh pihak notaris) dan jika nama PT belum terdaftar maka anda dapat menggunakan nama tersebut, Jika dianggap perlu anda bisa melakukan pemesanan nama tersebut untuk didaftarkan terlebih dahulu ke Sisminbakum melalui Notaris. Pengecekan Nama PT juga dapat dilakukan bersamaan pada saat anda ingin mengajukan permohonan Akta Pendirian dengan menyiapkan data kerangka

Angaran Dasar Perseroan yang akan dimuat dalam Akta Pendirian, yaitu :

1)      Siapa yang akan mendirikan perusahaan?

2)       Apa nama perusahaan yang akan dibentuk?

3)      Dimana tempat & kedudukan-nya perusahaan?

4)      Berapa modal dasar perusahaan?

5)      Maksud & Tujuan usaha Perusahaan?

6)      Siapa yang akan menjadi pengurus perseroan (Direktur & Komisaris)?

Setelah Akta Pendirian selesai maka langkah selanjutnnya adalah mengurus kelengkapan Dokumen dan izin perusahaan seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak, PKP (Pengukuhan Kena Pajak), Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, Izin Usaha Operasional seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Izin Usaha Industri) atau TDI (Tanda Daftar Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan dan Pengumuman) Berita Acara Negara RI.[17]

e.       BUMN

Pembentukan BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 BAB II pasal 4-8 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

1)        Pendirian BUMN meliputi:

a)         pembentukan Perum atau Persero baru;

b)        perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;

c)         perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau

d)        pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.

2)        Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 5

1)        Pendirian BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2)        Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a)         Penetapan pendirian BUMN;

b)        Maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan

c)         Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN.

3)        Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan.

4)        Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Pasal 6

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 8

Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN.[18]

f.       Koperasi

Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :

1.         Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;

2.      Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;

3.      Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota

4.      Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;

5.      Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran (2000:62) antara lain sebagai berikut :

1.         Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

2.         Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi.

3.         Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

4.         Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi.

Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, sebagai berikut :

1.      Tahap persiapan pendirian koperasi

Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

a)         Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pe- merintahan dan pejabat koperasi.

b)         Mempersiapakan acara rapat.

c)         Mempersiapkan tempat acara.

d)        Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

2.      Tahap rapat pembentukan koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer.

Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi karyawan, dapat dirinci sebagai berikut :

a)           Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentuk-an koperasi.

b)          Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan.

Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan.

(1)          Nama dan tempat kedudukan

(2)          Landasan, asas dan prinsip koperasi

(3)          Maksud dan tujuan

(4)          Kegiatan usaha

(5)          Kegiatan usaha,

(6)          Perangkat koperasi

(7)          Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi

(8)          Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

(9)          Pembubaran dan penyelesaian

(10)      Jangka waktu berdirinya koperasi

(11)      Sanksi-sanksi

(12)      Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus

c)         Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi

d)        Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi

e)         Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

3.      Pengesahan badan hukum

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :

a)         Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :

(1)     Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)

(2)     Berita acara rapat pendirian koperasi.

(3)     Surat undangan rapat pembentukan koperasi

(4)      Daftar hadir rapat.

(5)     Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.

(6)     Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).

(7)     Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

(8)     Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.

(9)     Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi pri-mer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.

(10)  Mengisi formulir isian data koperasi.

(11) Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.

b)        Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

c)         Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketetntuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.

d)        Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.

·           tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan

·           tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

e)         Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.

f)         Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat Menteri.

g)        Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia

h)        Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000

i)          Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

j)          Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

k)        Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :

a)      Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.

b)      Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.

c)      Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g.      Yayasan

Berikut adalah langkah-langkah mendirikan yayasan sesuai dengan UU Yayasan (UU No. 16/2001 dan UU No. 8/2004)

1)            Merumuskan nama yayasan.

2)            Kedua, tentukan bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan misalnya: pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.

3)            Ketiga, siapkan fotocopy KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.

4)            Datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

·            Nama Yayasan

·            Fotocopy KTP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

·            NPWP pendiri, Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas

5)        Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke
Departmen Hukum dan HAM.

6)        Notaris akan mengajukan Anggaran Dasar ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

5.      Bentuk-Bentuk Kepemilikan Bisnis di Amerika

a.        Sole Proprietorship

Ini adalah bentuk bisnis yang diusahakan oleh perseorangan. Orang yang menjalankan usaha ini adalah entrepreneur, dan fungsi dalam membuat keputusan dalam bisnis disebut dengan kegiatan entrepreneurship. Pemilik menjalankan bisnis ini, secara bebas, tidak terikat kepada para pemegang saham seperti dalam bentuk bisnis lainnya.

b.        Partnership

Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan, dua orang atau lebih untuk menjalan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, akan tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Ada dua macam bentuk partnership, yaitu:

1)      General Partnership. Dalam bisnis ini semua anggota ikut secara aktif mengoperasikan bisnis, sama-sama bertanggung jawab, termasuk tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang-utang bisnis.

2)      Limited partnership. Pada bisnis ini memiliki anggota sekurang-kurangnya satu orang yang bertanggung jawab tidak terbatas, dan anggota lainnya bertanggungjawab terbatas.

c.    Corporations

Bentuk koperasi ini disebut juga perseroan, menjadi tulang punggung dan cirri khas ekonomi kapitalis Amerika. Dalam bentuk korporasi ini terkumpul modal raksasa, memperkrjakan berjuta-juta karyawan dan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap penghidupan seluruh bangsa. Penghasilan yang dicapai meliputi 50% dari penghasilan bisnis seluruh Amerika, antara lain melalui perseroan telepon, general motor, perseroan baja, perseroan minyak dan sebagainya.

d.   Joint-Stock Companies

Joint-Stock Companies diadakan untuk mengumpulkan modal lebih besar. Asosiasi ini bersifat sukarela dengan membagi capital atas saham-saham. Pemilik saham tidak ikut partisipasi dalam manajemen perseroan, tetapi mereka memilih direktur yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan perseroan sehari-hari.

e.    Business Trusts

Walaupun bentuk ini kurang popular namun mempunyai keuntungan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam bentuk korporasi. Para pemilik penerima keuntungan dari saham yang ia miliki, dan tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang trusts. Direktur dipilih seperti halnya direktur korporasi. Business trusts ini sering bergerak dalam bidang investasi dan juga diperkenankan membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

f.     Joint Ventures dan Underwriting syndicates

Bentuk ini adalah bentuk yang tertua dari tipe partnership, yang berasal dari Eropa tahun 1600-an dan 1700-an. Bentuk ini lebih praktiss untuk mengurus usaha real estate dan kontruksi besar. Apabila kerjasama ini dilakukan dalam usaha penjualan saham dan obligasi secara besar-besaran, disebut underwriting syndicates, yang berlaku untuk sementara. Kadang-kadang sindikat ini membeli semua saham perseroan, kemudian dijualnya kepada public.

g.    Cooperative

Para anggota koperasi membeli saham seperti perseroan. Satu angggota memiliki satu suara tidak memandang berapa sahamnya dalam koperasi. Dan pembagian laba didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. Motif utama pendirian koperasi ialah untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan harga lebih murah.

h.   Grup-grup Perusahaan

Grup perusahaan berada dibawah seorang atau sekelompok orang yang berpengaruh besar terhadap manajemen perusahaan. Komoditi yang menjadi andalan bisnisnya macam-macam, ada komoditi yang saling berhubungan, terintegrasi dari distribusi hulu sampai keindustri hilir seperti perusahaaan pabrik tepung terigu dengan industry yang memproduksi mie.[19]  

           

BAB III

KESIMPULAN

Kepemilikan (Proprietorship) adalah tipe organisasi yang paling sederhana, dimana perusahaan dimiliki oleh perorangan yang beroperasi dengan namanya sendiri atau dibawah suatu merek dagang. Pemilik bertanggung jawab penuh, termasuk tanggung jawab yang tak terbatas. Bila perusahaan bangkrut, seluruh aset pemilik, baik milik perusahaan maupun milik pribadi bisa digunakan untuk membayar hutang. Hanya beberapa regulasi yang mengatur kepemilikan tunggal, dan pemilik bisa memilih waktu akhir tahun fiskal mereka sendiri untuk perusahaan. Jenis bisnis ini berada dibawah yurisdiksi teritorial atau propinsi. Nama yang dipilih oleh pemilik untuk menjalankan usahanya harus didaftarkan di teritori atau propinsi masing-masing. Bila pemilik (tunggal) menjalankan bisnis dengan namanya sendiri tanpa tambahan kata-kata lain, maka ia tidak perlu lagi untuk mendaftarkan nama perusahaannya.

Keuntungan dari tipe bisnis "kepemilikan" diantaranya adalah biaya awal yang rendah, persyaratan yang relatif rendah untuk modal, dan kebebasan yang paling besar dari regulasi pemerintah. Pemilik mempunyai tingkat kendali yang paling tinggi dari seluruh tipe bisnis, dan mengantungi seluruh keuntungan. Tapi karena alasan yang sama pula maka sulit bagi pemilik untuk mengumpulkan modal dari sumber lain, atau mencari orang lain untuk menjalankan perusahaan bila dia berhalangan karena sakit. Liabilitas tak terbatas dari pemilik juga menjadi kerugian, terutama di pasar yang sedang berkembang, atau dalam situasi iklim bisnis yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

Alma, Buchari. 2013. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Anoraga, Pandji. 2009. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.

http://ebookmarket.org/pdf/bentuk-bentuk-kepemilikan-bisnis-242089115.html

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17731/3/Chapter%20II.pdf

https://adifirman.files.wordpress.com/2011/05/prosedur-pembuatan-pt-perseroan-terbatas.pdf

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_19.pdf

---

[1] Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal 23.

[2] http://ebookmarket.org/pdf/bentuk-bentuk-kepemilikan-bisnis-242089115.html

[3] Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 61.

[4] Pandji Anoraga, Loc, Cit.

[5] Buchari Alma, Loc, Cit.

[6] Pandji Anoraga, Loc, Cit.

[7] Buchari Alma, Op, Ci., hal 62.

[8] Pandji Anoraga, Op, Ci., hal 24-26.

[9] Buchari Alma, Loc, Ci.

[10] Pandji Anoraga, Op, Ci., hal 26-27.

[11] Buchari Alma, Loc, Ci.

[12] Pandji Anoraga, Op, Ci., hal 29-31.

[13] Buchari Alma, Op, Ci., hal 69.

[14] Ibid…, hal 79.

[15] Ibid…, hal 61.

[16]http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17731/3/Chapter%20II.pdf

[17] https://adifirman.files. wordpress.com/2011/05/prosedur-pembuatan-pt-perseroan-terbatas.pdf

[18]http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2003_19.pdf

[19] Ibid…, hal 85-91.